kpu-pilkada-belu

Atambua, Kepastian jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada Belu pasca kepemimpinan Bupati Joachim Lopez dan Wakil Bupati Ludovikus Taolin hingga Jumat (28/6) masih belum jelas. 
Hal ini menyusul pembatalan pelaksanaan jadwal dan tahapan Pilkada Belu sejak 6 Mei lalu setelah batal penyerahan DP4 dari pemerintah Kabupaten Belu kepada KPU Belu yang seharusnya berlangsung 4 Mei lalu.
"KPU masih harus jadwalkan lagi tahapan pelaksanaan Pilkada Belu dalam rapat pleno yang akan berlangsung beberapa hari mendatang,"ungkap Ketua KPU Belu, Paulus Klau saat dikonfirmasi Timor Express di Atambua, (28/6) siang. 
Menurut Klau, rapat pleno penjadwalan ulang tahapan pelaksanaan Pilkada Belu penting dilakukan secepatnya mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan Pilkada bagi kepala dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir antara November 2013 dan Juli 2014 sesuai edaran Mendagri tanggal 18 Maret lalu dan aturan pasal 86 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004.
"Kami (KPU-red) tidak bisa terus bergantung kepada hasil kesepakat rapat kordinasi dengan pemerintah, Komisi A DPRD Belu, Panwaslu yang diinisiasi oleh Pemda. Karena sampai saat ini tidak jelas kapan dilakukan konsultasi ke Depdagri mengenai ikut tidaknya Malaka dalam Pilkada Belu tahun 2013 ini,"jelas Paulus Klau.
Hasil rapat pleno penjadwalan ulang tahapan Pilkada Belu akan menjadi pedoman bagi KPU untuk mengambil sikap apakah waktu masih memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada sesuai batas waktu yang ditetap Mendagri atau tidak. 
Sebab menurutnya, secara lembaga, pihaknya telah menyurati pemerintah Kabupaten Belu sejak 6 Mei lalu yang isinya menyatakan bahwa jadwal dan tahapan yang sudah susun dan sampaikan kepada pemerintah dinyatakan batal dan tidak berlaku. Jadwal dan tahapan Pilkada Belu jelas Klau akan diubah atau disesuaikan setelah ada kepastian dari pemerintah tentang penyerahan DP4 dan anggaran Pilkada untuk 24 kecamatan sesuai surat KPU tanggal 18 Maret 2013 lalu. 
"Yang jelas sesuai surat KPU pusat pada pertengahan Maret lalu yang ditujukan kepada KPU propinsi dan Kabupaten/kota induk, ditegaskan bahwa KPU Propinsi Kabupaten/Kota induk pada waktu melaksanakan Pilkada di kabupaten induk masih melibatkan kabupaten pemekaran. 
Dan sesuai amanat pedoman edaran Mendagri dan pasal 86 ayat (1) undang-undang 32 tahun 2004, Desember 2013 merupakan batas akhir pelaksanaan Pilkada bagi provinsi, kabupaten/kota induk,"pungkasnya.

Sumber: www.timorexpress.com